Martapura, Humas – bertempat di SMP 4 Martapura, Selasa (20/01/15) telah dilaksanakan pembukaan MGMP Guru PAI se Kabupaten Banjar, dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banjar, Pengawas Pendidikan Agama Islam Drs. H. M. Masykur, SH. M.Pd dan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kankemenag Banjar Drs. H. Izzuddin, M.Ag. sekaligus membuka acara MGMP PAItingkat SMP.
Dalam kesempatan sambutannya, Drs. H. Izzuddin, M.Ag, menyampaikan bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab IV pasal 10 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Selanjutnya pasal 11 ayat 1 juga menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,” ujar H. Izzuddin.
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru harus disikapi positif dan bertanggungjawab oleh seluruh guru. “Tunjangan Profesi Guru (TPP) yang diterima oleh guru merupakan amanat dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas diri, baik dengan meningkatkan kualifikasi akademik maupun dengan melaksanakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Hal tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan hal yang dinamis. Sehingga guru dituntut untuk senantiasa mengembangkan pengetahuannya yang akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas proses belajar mengajar di kelas,” ungkap H. Izzuddin.
Untuk mencapai hal-hal di atas, maka kegiatan MGMP PAIS merupakan salah satu upaya untuk menyamakan persepsi bagi seluruh guruPAIS dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan MGMP PAIS ini hendaknya dijadikan sebagai agenda rutin untuk pengembangan profesi berkelanjutan para guru Pendidikan Agama Islam SMP se Kabupaten Banjar. (Rep: Asybary / Ft:aan)
Dalam kesempatan sambutannya, Drs. H. Izzuddin, M.Ag, menyampaikan bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab IV pasal 10 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Selanjutnya pasal 11 ayat 1 juga menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,” ujar H. Izzuddin.
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru harus disikapi positif dan bertanggungjawab oleh seluruh guru. “Tunjangan Profesi Guru (TPP) yang diterima oleh guru merupakan amanat dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas diri, baik dengan meningkatkan kualifikasi akademik maupun dengan melaksanakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Hal tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan hal yang dinamis. Sehingga guru dituntut untuk senantiasa mengembangkan pengetahuannya yang akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas proses belajar mengajar di kelas,” ungkap H. Izzuddin.
Untuk mencapai hal-hal di atas, maka kegiatan MGMP PAIS merupakan salah satu upaya untuk menyamakan persepsi bagi seluruh guruPAIS dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan MGMP PAIS ini hendaknya dijadikan sebagai agenda rutin untuk pengembangan profesi berkelanjutan para guru Pendidikan Agama Islam SMP se Kabupaten Banjar. (Rep: Asybary / Ft:aan)
0 komentar:
Posting Komentar