Martapura-Humas, Kecamatan Aluh-Aluh Kab. Banjar, Senin (16/02/15) menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan tingkat Kecamatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Boyke W Triestiyanto, MT. Musrenbang dipimpin langsung oleh Camat Aluh-Aluh Soeharto, S.IP, Musrenbang juga dihadiri oleh 4 orang anggota DPRD Banjar yang mewakili Kec. Aluh-Aluh, unsur Muspika (Polsek – Danramil), Kepala-kepala UPT, Kepala-kepala Desa/Pembakal se Kec. Aluh-Aluh, dan juga dihadiri oleh Kepala KUA Kec. Aluh-Aluh Zulkifli, HS. S.Ag dan Akhmad Shaufie S.Ag. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Banjar.
Bupati Banjar dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Boyke W Triestiyanto, MT. meminta setiap program kegiatan yang telah disepakati bersama dalam forum tersebut agar terus dikawal sampai pada penetapan anggaran di tingkat kabupaten. “Kalau dibiarkan begitu saja tanpa terus dipantau, sehebat apapun programnya, bisa saja hilang. Hal ini karena semua kecamatan mengusulkan masing-masing programnya, sementara anggaran sangat terbatas,” kata bupati.
Kepada semua peserta Musrenbang Bupati berpesan agar benar-benar memanfaatkan pertemuan tersebut seoptimal mungkin untuk menyampaikan aspirasi yang diwakilinya. “Gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin sehingga jika bertemu dan ditanya oleh masyarakat, Bapak Ibu sudah menjalankan amanat mereka. Ajukan saja semua usulan. Nanti akan diurutkan berdasarkan skala prioritas,” harap bupati.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Akhmad Shaufie, S.Ag,yang mewakili kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar berharap kiranya sektor pendidikan selalu dijadikan ranah yang utama dalam membangun karakter masyarakat. “Peran madrasah dan pondok pesantren tidak bisa dipandang sebelah mata dan sangat banyak dirasakan bagi perkembangan pembangunan mental dan spritual yang akan membentengi arus globalisasi tanpa batas yang mulai melanda generasi muda saat ini,” kata Akhmad Shaufie.
Ditegaskan oleh Zulkifli Kepala KUA Aluh-Aluh, dalam upaya pemantapan zona integritas, maka KUA akan melayani masyarakat semaksimal mungkin tanpa ada berbau gratifikasi dan pelaksanaan nikah di KUA gratis. “Kecuali masyarakat menghendaki nikah di luar KUA atau diluar jam kerja, maka akan dibebankan biaya sebesar Rp. 600.000,- yang langsung disetorkan ke Bank terdekat,” katanya.
Zulkifli menambahkan, ada dua hal lain yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pernikahan yaitu pertama harus ada NIK catin, wali nikah dan saksi nikah kedua pemeriksaan dan penasehatan pra nikah ini sebuah keharusan. (Rep:asybary/Ft:zkfl)
0 komentar:
Posting Komentar